best website stats Dipimpin Langsung Oleh Ning Ita, Reklame Liar di Kota Mojokerto Langsung Dirobohkan - Suara Mojokerto | MAJA FM 100.7

Dipimpin Langsung Oleh Ning Ita, Reklame Liar di Kota Mojokerto Langsung Dirobohkan

majamojokerto.com

Ning Ita, Walikota Mojokerto saat memimpin pembongkaran reklame liar, Kamis (02/01/2019). Foto : Fuad Amanulloh, Reporter Maja FM

Pemkot Mojokerto kembali melakukan penertiban reklame liar tanpa pemilik yang terpasang bertahun-tahun. Pemkot berencana merobohkan sebanyak 54 reklame yang tersebar di kota Mojokerto.

Dari pantauan Fuad Amanulloh, Reporter Maja FM, pembongkaran reklame itu dipimpin langsung oleh Ika Puspitasari atau Ning Ita, Walikota Mojokerto Kamis (02/01/2020). Petugas Satpol PP merobohkan 6 reklame yang tersebar di jalan-jalan protokol.

Ning Ita menegaskan, penertiban reklame ini merupakan tindaklanjut dari temuan Tim gabungan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP); Satpol PP; serta Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset (BPPKA) Kota Mojokerto, bahwasanya ada 121 reklame yang diduga ilegal.

"Pemetaan awal ada 121. Kemudian yang 54 tidak berizin. Ada 54 yang tidak berizin, tidak ada pemilik. Lah ini yang akan kami tertibkan, reklame milik hantu," tegas Ning Ita, usai merobohkan reklame di Jalan Majapahit selatan Kota Mojokerto.

Sebelum melakukan penertiban, Ning Ita sudah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan. Namun, dari 54 reklame yang dinyatakan tidak memiliki izin hingga tanggal yang ditentukan, belum juga ditemukan pemiliknya.

Dia mengatakan, sesuai Perda, saat ini Pemkot sedang mempersiapkan Perwali (Peraturan Walikota) untuk melakukan penataan reklame di kota Mojokerto.

Selain untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), estetika dan kenyamanan tetap akan di jaga. "Apalagi Kota Mojokerto akan menuju Kota wisata," ungkapnya.

Menurutnya, selama ini reklame di kota Mojokerto tidak tertata, karena tidak ada Perwali secara detail yang mengatur wilayah mana saja yang diperbolehkan.

Selain itu pemerintah juga belum melakukan pendataan kerugian akibat reklame ilegal yang berdiri bertahun-tahun ini. "Kan macam-macam, ada yang satu tahun. Bahkan bisa saja tiga tahun. Kalau berdirinya lama secara otomatis juga kerugiannya banyak. belum ditambah ukuran dan letak juga mempengaruhi tarif" jelasnya.

Secara terpisah, Heryana Dodik Murtono, Kepala Satpol PP Kota Mojokerto menyatakan, setelah didata ulang, ada 24 reklame yang dianggap ilegal. Sebab 30 pemilik reklame dari jumlah awal 54 reklame yang dianggap ilegal sudah mengkonfirmasi.

"Setelah kita spesifikasikan dan kita tempel, bener ada 30 pemilik yang sudah mengkonfirmasi. Sementara 24 lainya belum ada, ini yang kita anggap liar,"papanya.

Rata rata, kata Dodik, para pemilik reklame yang sebelumya dianggap liar beralasan memiliki izin namun izinya mati.

Sejauh ini pihaknya masih mendalami berdirinya puluhan reklame liar yang sudah berdiri bertahun-tahun "Yang jelas kami masih mendeteksi sejauh mana izin dan legalisasinya, karena mugkin ada keleluasaan pada tahun tahun lalu,"jelasnya.

Pemkot Mojokerto berencana akan merubah Perwali No. 90 tahun 2015, tentang penyelanggaraan reklame yang lama ke Perda agar lebih berkekuatan hukum.

"Yang perlu di garis bawahi Walikota tidak menghambat investasi. Tetap welcome, asalkan secara prosedur. Percuma investasi banyak tapi bodong," tegasnya. (fad/and)

majamojokerto.com