best website stats Rencana Pemindahan Kantor Pemkab Mojokerto ke Mojoanyar Ditolak Dewan - Suara Mojokerto | MAJA FM 100.7

Rencana Pemindahan Kantor Pemkab Mojokerto ke Mojoanyar Ditolak Dewan

majamojokerto.com

Anggota DPRD melakukan penolakan terkait rencana pemindahan komplek kantor Bupati Mojokerto ke kawasan Mojoanyar. Penolakan itu mencuat saat rapat pembahasan anggaran yang diikuti kalangan fraksi DPRD Kabupaten Mojokerto, kemarin.

Informasi yang dihimpun Maja FM, Anggota dewan tidak satu suara terhadap penganggaran rencana pemindahan kantor Pemkab Mojokerto senilai Rp 50 miliar yang di tempatkan pada Dinas PUPR.

Edi Ikhwanto, anggota DPRD Fraksi PKB mengatakan, ada empat fraksi menolak penganggaran pemindahan ibu kota kabupaten. Yakni, Fraksi PKB, F-Partai Demokrat, F-PAPI, F-PKS. “Kami setuju pemindahan ibu kota kabupaten dan kompleks perkantoran, tapi tidak di Mojoanyar,” tegasnya.

Empat fraksi tersebut menolak usulan penganggaran itu dimasukkan APBD 2020. Mereka menyetujui penganggaran pemindahan ibu kota, jika sudah dilengkapi hasil kajian akademis secara komprehensif. “Jadi, kami menolak agar pemkab melengkapi kajian. Baru nanti bisa diusulkan kembali saat P-APBD 2020 mendatang, ujarnya.

Sedangkan, dua fraksi lainnya F-Hanura-Nasdem dan F-Golkar meminta anggaran tersebut ditangguhkan. Agar, pengkajian dan pemenuhan kesesuaian rencana pemindahan dengan regulasi yang ada dilengkapi terlebih dahulu. Satu fraksi lain yang setuju atas penganggaran tersebut yakni F-PDIP.

Sementara itu, Arif Winarko dari F-PAPI mengatakan, penolakan penganggaran itu dilatarbelakangi belum adanya kajian yang komprehensif sebagai data pendukung kebijakan pemindahan ibu kota dan kompleks kantor bupati. “Kajiannya belum ada. Juga, appraisal pengadaan tanahnya juga tidak ada. Tapi anggaran sudah diusulkan. Jelas kami menolak,” jelasnya.

Penolakan kalangan fraksi itu memunculkan spekulasi terhadap rencana penetapan APBD Kabupaten Mojokerto Tahun 2020. Sesuai jadwal Banmus DPRD, jadwal penetapan sedianya digelar tanggal 26 November hingga 29 November 2019.

Sekedar diketahui, penolakan dari dewan sempat mencuat, saat Komisi III sidak ke lokasi yang dibidik untuk pemindahan kantor di Damarsi Desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojoanyar.

Komisi III DPRD merekomendasikan menunda rencana pemindahan ke Mojoanyar. Karena dianggap terlalu dekat Sutet, makam punden, hingga kepemilikan lahan yang disebut dewan dimiliki dua perusahaan. (gk/majafm)