best website stats Jumlah Pernikahan Usia Dini di Mojokerto Mulai Ada Penurunan, Ini Datanya - Suara Mojokerto | MAJA FM 100.7

Jumlah Pernikahan Usia Dini di Mojokerto Mulai Ada Penurunan, Ini Datanya

majamojokerto.com

Foto : Joedha Hadi, Kepala DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto

 Pernikahan usia dini di Kabupaten Mojokerto mulai mengalami penurunan. Sejak tiga tahun terakhir hingga saat ini, tercatat sebanyak 295 anak dibawah umur yang mengajukan surat permohonan dispensasi menikah.

Informasi yang dihimpun Fuad Amanulloh, Reporter Maja FM, penurunan angka pernikahan dini tidak lepas dari upaya pendekatan door to door yang digalakkan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Mojokerto.

Dari data yang dari Pengadilan Agama (PA) Mojokerto, hingga Agustus 2019, tercatat ada 90 anak dibawah umur yang mengajukan surat permohonan dispensasi menikah. Dari jumlah itu, 81 orang diantaranya sudah mendapatkan persetujuan.

Achmad Romli, Panitera Muda Gugatan (Panmut) PA Mojokerto mengatakan, hampir tiga tahun jumlah pengajuan pernikahan dini menunjukkan penurunan. Dari jumlah itu, mayoritas usia pemohon dispensasi menikah pasangan wanita masih dibawah 16 tahun. Sedangkan pasangan pria, berusia dibawah 19 tahun.

"Sebenarnya kami sangat selektif untuk memberikan dispensasi menikah ini. Kalau tidak karena hamil, harus dilihat psikologisnya, maupun fisiknya sudah mampu atau siap berumah tangga atau belum," terangnya.

Dia mengatakan, sampai saat ini penyebab pernikahan dini tidak lain adalah dari pergaulan bebas yakni melakukan hubungan seksual serta hamil diluar nikah.

Sementara itu, Joedha Hadi, Kepala DP2KBP2 Mojokerto menyatakan, hingga saat ini jumlah pemohon dispensasi menikah masih tergolong tinggi. Meskipub tiap tahun, jumlah pemohon dispensasi menikah mengalami penurunan.

"Memang trend-nya turun dari tahun ke tahun. Tahun 2017 di Mojokerto ada 111 pasangan yang mengajukan dispensasi menikah. Kemudian 2018 ada 103 pasangan. Tahun ini sudah 81 pasangan," katanya.

Meski mengalami penurunan, Joedha menyatakan akan terus menggalakan upaya pendekatan door to door yang menjadi program DP2KBP2 Mojokerto. Yakni upaya pencegahan dengan memberikan pemahaman kepada orang tua dan remaja mulai ditingkat Rukun Tetangga (RT).

Selain itu, pihaknya juga menjadikan setiap Kepala KUA tokoh agama. Fungsinya memediasi agar pernikahan itu tidak dibawah umur. Meski dalam undang-undang boleh menikah usia 16 tahun, tapi secara organ reproduksi belum siap.

Joedha juga mengatakan, pasangan yang menikah dibawah umur rentan terkena resiko. Mulai resiko gangguan kesehatan bagi si pasangan wanita maupun bayi, serta gangguan psikologis ibu bayi hingga perceraian.

Joedha berharap, semua pihak turun tangan dalam menekan angka pernikahan anak di bawah umur. Sebab, tugas itu tidak bisa hanya dilakukan pihaknya, maupun kader-kader DP2KBP2 Mojokerto yang ada di desa. Melainkan dibutuhkan peran semua pihak, termasuk pemerintah pusat.

"Menurut saya, pemerintah harus merevisi UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena hanya di Indonesia batas pernikahan itu dibawah 16 tahun. Sedangkan di negara-negara lain sudah 18 tahun. Tapi idealnya, batas bawah perkawinan wanita itu 21 tahun. Karena secara psikologis dan kesehatan reproduksi sudah matang," pungkasnya. (fad/and/wwn)