best website stats Setelah Didemo, Pemkot Berjanji Berikan Anggaran Pembinaan Untuk KONI Kota Mojokerto - Suara Mojokerto | MAJA FM 100.7

Setelah Didemo, Pemkot Berjanji Berikan Anggaran Pembinaan Untuk KONI Kota Mojokerto

majamojokerto.com

Pemkot Mojokerto kembali berjanji akan memberikan anggaran pembinaan untuk KONI sebelum Hari Olahraga Nasional 9 September nanti.

Hal itu muncul setelah puluhan aksi massa berunjuk rasa didepan Pemkot Mojokerto dan melakukan audiensi menuntut agar Walikota Mojokerto bertanggungjawab karena tidak adanya anggaran KONI pada tahun 2019.

Santoso Bekti Wibowo, Ketua KONI Kota Mojokerto mengatakan, Pemkot berjanji akan memberikan anggaran pembinaan untuk KONI sebelum Hari Olahraga Nasional 9 September nanti. Pihaknya berharap kali ini pemerintah menepati janjinya. Para atlet tidak akan bisa mengikuti kompetisi yang tersisa Agustus-Desember 2019.

"Katanya ditampung di anggaran tidak terduga. Nilainya belum ditentukan, minimal operasional kami setahun atau anggaran Porprov Rp 900 juta terpenuhi," ujarnya.

Menurutnya, unjuk rasa ini digelar sebagai protes terhadap Pemkot dan DPRD. Usulan dana hibah untuk pembinaan KONI tahun 2019 Rp 3 miliar, sama sekali tidak disetujui oleh pemerintah. Usulan dana Rp 2,5 miliar melalui P-APBD 2019 juga tidak disetujui.

Akibatnya, selama ini KONI Kota Mojokerto terpaksa iuran bersama para pengurus Cabang Olahraga (Cabor), agar para atlet tetap bisa mengikuti rangkaian kompetisi tahun ini. Porprov Jatim yang digelar beberapa waktu lalu misalnya, para pengurus cabor iuran untuk memberangkatkan para atlet setelah pengajuan anggaran Rp 900 juta tidak disetujui oleh pemerintah.

Karena tidak semua pengurus cabor mempunyai uang pribadi, maka hanya 14 dari 24 cabor yang mengikuti Porprov Jatim. Cabor yang mengikuti Porprov antara lain bulurangkis, atletik, basket, judo, pencak silat, renang, wushu, bilyard, angkat berat dan binaraga.

"Anggaran KONI di 2019 blong atau nol. Usulan kami Rp 3 miliar. Tidak disetujui karena alasan teknis. Pemerintah sudah melanggar Pasal 69 UU nomor 3 tahun 2005 karena hibah KONI harus dicantumkan di hibah daerah," ungkapnya.

Sementara itu, Junaedi Malik, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto menyatakan, sudah tidak ada solusi bagi KONI untuk mendapatkan dana pembinaan di tahun 2019. Sebab menurutnya, P-APBD tahun ini telah disahkan. Sehingga tidak ada lagi pos anggaran yang bisa diserap untuk memberi dana pembinaan kepada KONI.

"Kata Wakil Wali Kota tadi ada solusi yang akan diambil dengan langkah yang akan didiskusikan dengan Tim Anggaran. Kami serahkan solusi ke Wawali, tapi kami mohon taat aturan," tegasnya.

Junaedi juga mengatakan, dana tidak terduga juga tidak bisa diserap untuk memberikan hibah kepada KONI Kota Mojokerto. "Secara aturan jelas penggunaan data tak terduga misalnya untuk bencana alam. Kalau pakai dana tak terduga, kami belum paham teknisnya. Makanya kami lempar ke Wawali untuk mencari kerangka teknis solusinya," pungkasnya. (fad/and)