best website stats Diknas Kota Mojokerto Bakal Menerapkan Rotasi Guru, Walikota Kumpulkan Kasek SD-SMP - Suara Mojokerto | MAJA FM 100.7

Diknas Kota Mojokerto Bakal Menerapkan Rotasi Guru, Walikota Kumpulkan Kasek SD-SMP

majamojokerto.com

Ning Ita Walikota Mojokerto bersama Kepala Dinas Pendidikan saat rapat bersama Kasek SD dan SMP

Kebijakan pemerintah pusat terkait Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan zonasi yang meliputi zonasi siswa, zonasi guru, dan zonasi mutu serta kualitas pendidikan terus dilaksanakan pemerintah Kota Mojokerto melalui Dinas Pendidikan.

Pemkot Mojokerto sudah mulai melakukan persiapan-persiapan, salah satunya yang dilakuian Ika Puspitasari atau Ning Ita, Walikota Mojokerto yang langsung mengumpulkan Kepala Sekolah dan Guru TK, SD, SMP di Ruang Nusantara Pemkot Mojokerto, Senin kemarin (29/7/2019). Hal itu dilakukan sebagai respon kebijakan Mendikbud yang akan melakukan rotasi pengajar diseluruh Indonesia, termasuk di Kota Mojokerto.

Ning Ita berharap, Kepala Sekolah memiliki kemampuan, integritas, loyalitas, kreatifitas dan inovasi untuk kemajuan sekolah. Selain itu juga harus menjunjung tinggi profesionalisme, sanggup bekerja sama dengan semua elemen pendidikan dan meninggalkan ego sektoral untuk kemajuan pendidikan di Kota Mojokerto. "Program pemerataan kualitas pendidikan di seluruh indonesia terus digulirkan oleh pemerintah. Setelah memberlakukan PPDB dengan sistem zonasi, kini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bakal melaksanakan rotasi guru," tegas Ning Ita.

Sebelumnya Muhadjir Effendy, Mendikbud mengatakan, pemerintah akan segera menerapkan kebijakan rotasi bagi guru yang bertugas di Sekolah Negeri. Salah satu kebijakan dalam rotasi guru yakni batasan waktu bagi guru yang bertugas di satu sekolah negeri paling lama 6 tahun. “Peraturannya sudah dibikin. Guru guru di daerah harus diputar (rotasi), maksimum guru mengabdi itu 6 tahun di satu sekolah,” kata Muhadjir saat menghadiri acara Tablig Akbar di Lapangan Jogoroto, Kabupaten Jombang waktu lalu.

Kebijakan rotasi guru akan diterapkan dalam tahun ajaran ini, diharapkan upaya pemerataan pendidikan di Indonesia bisa segera diikuti oleh pemerintah daerah. “Mulai tahun ajaran ini kita mulai dan sebagian daerah sudah memulainya,” pungkasnya. (fad/ zac)