best website stats KPU Ajukan Angggaran Pilbup Mojokerto Tahun 2020 Sebesar Rp 52 Miliar - Suara Mojokerto | MAJA FM 100.7

KPU Ajukan Angggaran Pilbup Mojokerto Tahun 2020 Sebesar Rp 52 Miliar

majamojokerto.com

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mojokerto mengusulkan anggaran sebesar Rp 52,36 milyar kepada Pemkab Mojokerto untuk menggelar Pilkada 2020. Namun setelah dilakukan rasionalisasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), anggaran Pilbup yang akan direalisasikan menjadi Rp 48,66 miliar.

Achmad Arif, Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto, Divisi Teknik mengatakan, telah mengusulkan anggaran Pilkada 2020 sebesar Rp52.360.562.000. " Setelah kami koordinasi dengan tim anggaran Pemkab Mojokerto berubah Rp 48.659.513.740," ungkapnya, Jum'at (19/7/2019).

Usulan anggaran sebesar Rp 52.360.562.000 itu dengan asumsi untuk 5 pasangan calon yakni 2 pasangan calon jalur perseorangan (independen) dan 3 pasangan calon yang diusung dari partai politik (parpol). Ini menyusul, jumlah kursi di DPRD hanya 50 kursi.

"Harapan kami jangan sampai angka Rp 48 miliar dipangkas lagi. Kalau turun akan banyak kebutuhan Pilkada yang harus kami pangkas," harapnya.

Anggaran Rp 48 miliar, kata Arif, lebih banyak untuk honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan honor Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Nilainya mencapai 40 persen atau sekitar Rp 19 miliar dari total anggaran Pilbup 2020.

"Terbesar kedua untuk logistik Pilkada seperti surat suara, kotak suara, bermacam formulir dan perlengkapan TPS. Sedangkan terbesar ketiga untuk fasilitasi kampanye seperti pengadaan APK (alat peraga kampanye), bahan kampanye, iklan media, debat kandidat," terangnya.

Namun anggaran Rp 48,66 miliar yang telah dirasionalisasi oleh TAPD ternyata belum final. Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ditargetkan akhir Oktober 2019. "Sekarang posisi anggaran masih pematangan lagi terkait item-item kebutuhan yang akan dibiayai anggaran Pilkada," jelasnya.

Sementara terkait tahapan Pilkada, kata Arif, sampai saat ini masih menunggu PKPU yang sedang diuji publik. Dia memastikan, tahapan sosialisasi Pilbup 2020 akan langsung dilaksanakan setelah penandatanganan NPHD akhir Oktober nanti.

"Tahun 2019 ini pastinya kami butuh anggaran untuk sosialisasi dan pengumuman calon perseorangan. Maka harapannya sudah bisa cair termin pertama dari P-APBD," tegasnya.

Sementara itu, Pungkasiadi, Wabup Mojokerto menegaskan, anggaran untuk Pilkada disiapkan dalam APBD tahun anggaran (TA) 2019 dan 2020. Pencairan anggaran juga siap dilakukan jika KPU membutuhkan untuk memulai tahapan pada akhir tahun nanti. (fad/and/wwn)