best website stats Walikota Mojokerto Himbau Warga Jangan Golput Saat Pemilu 2019   - Suara Mojokerto | MAJA FM 100.7

Walikota Mojokerto Himbau Warga Jangan Golput Saat Pemilu 2019  

majamojokerto.com

 Ita Puspitasari atau Ning Ita, Walikota Mojokerto bersama jajaran, meninjau secara langsung persiapan pemilu 2019 di Kantor KPU Kota Mojokerto.

Informasi yang dihimpun Maja FM, dari hasil peninjauan, tidak ditemukan permasalahan yang signifikan terkait pelaksanaan Pemilu 17 April mendatang. Termasuk semua surat suara sudah siap sesuai jumlah dalam daftar calon pemilih yang ada di KPU.

Untuk itu Ning Ita mengimbau agar warga Kota Mojokerto untuk menggunakan hak pilihnya. “Jangan Golput, wajib hadir pada 17 April di TPS masing-masing sesuai surat undangan,” harap Walikota.

Jauh hari sebelum pelaksanaan Pemilu serentak, Ning Ita juga menginstruksikan kepada Dispendulcapil Kota Mojokerto untuk memvalidasi data penduduk. Dari validasi yang dilakukan Dispendukcapil, ditemukan lebih dari 5000 warga Kota Mojokerto yang belum melakukan perekaman e-KTP.

“Saya sudah menginstruksikan Dispendukcapil untuk segera meng-clear-kan warga yang belum perekaman E-KTP, sampai batas akhir ada lebih dari 5000 orang yang belum rekam KTP dan ternyata tidak ada orangnya, seperti pemilik KTP ganda,” tuturnya.

Ning Ita juga berharap Pemilu tahun ini berjalan dengan lancar. “Saya berharap pesta demokrasi berjalan lancar dan damai. Berbeda pilihan itu adalah hak asasi, kita bebas memilih siapa saja sesuai dengan hati nurani kita. Tetapi menjaga kedamaian dan ketenteraman dalam pesta demokrasi adalah kewajiban bagi warga negara,” pesan Walikota.

Sementara itu, AKBP Sigit Dany Setiyono - Kapolres Mojokerto Kota mengatakan, ada 6 TPS yang dianggap rawan. 3 TPS di wilayah Kota dan 3 TPS di wilayah Kabupaten. “Kualifikasi rawan berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) berdasarkan analisa kepolisian, Bawaslu juga punya IKP sendiri,” ujar Kapooresta.

Masih kata Kapolresta, bentuk kerawanan yang mungkin terjadi, yaitu meliputi potensi konflik dan money politic. “Tingkat kerawanan dibagi menjadi 3 klasifikasi yaitu agak rawan, rawan dan sangat rawan. Pola pengamanan TPS agak rawan 1 polisi mengawasi 1-6 TPS dibantu 2 anggota Linmas sebanyak 2 kali lipatnya jumlah TPS,” kata Sigit.

Menurutnya, untuk TPS yang rawan 1, anggota Polri ditambah 2 sampai 3 anggota Linmas. Sedangkan untuk daerah yang sangat rawan, 1 TPS dijaga oleh 1 anggota Polri ditambah 2 Linmas atau 2 anggota Polri mengamankan 1 TPS seperti yang kita laksanakan di 3 TPS di dalam Lapas.

Kapolresta juga mengatakan, kerawanan itu potensi konflik, bukan berarti dibiarkan. Saat ini Polri mengupayakan situasi kondusif, baik TPS yang ada di tempat umum maupun di dalam Lapas. (gk/and/wwn)