best website stats 23 Sekolah Negeri di Kota Mojokerto Belum Jelas Status Lahannya - Suara Mojokerto | MAJA FM 100.7

23 Sekolah Negeri di Kota Mojokerto Belum Jelas Status Lahannya

majamojokerto.com

ilustrasi sekolah yang belum jelas status lahannya

Status kepemilikan lahan 23 sekolah negeri di Kota Mojokerto hingga kini belum jelas. Sehingga sebagian sekolah yang kondisinya rusak tidak bisa mendapat anggaran perbaikan karena belum jadi aset Pemkot.

Informasi yang dihimpun Maja FM, SDN Prajurit Kulon 1 di Jalan Raya Prajurit Kulon, Kota Mojokerto nampak  tidak mempunyai perpustakaan selama 3 tahun terakhir karena ambruk total. Ruangan dengan luas sekitar 4x6 meter persegi itu penuh dengan reruntuhan kerangka atap. Buku-buku bacaan juga terpaksa dipindah di salah satu lorong sekolah.

Sri Purwati, seorang guru SDN Prajurit Kulon 1 mengatakan, perpustakaan itu sudah di survei beberapa kali oleh pihak terkait. "Ambruknya sekitar tiga tahun yang lalu. Berulangkali disurvei Dinas Pendidikan, tak juga diperbaiki," terangnya.

Data yang dirilis Dinas Pendidikan Kota Mojokerto, 23 sekolah itu terdiri dari 19 SD negeri, 2 SMP negeri dan 2 TK negeri.

Puluhan sekolah itu antara lain, SDN Prajurit Kulon 1, 2 dan 3, SDN Mentikan 6, SDN Blooto 1 dan 2, SDN Kranggan 1 dan 5, SDN Gunung Gedangan 1 dan 2, SDN Meri 1 dan 2, SDN Wates 1, 3, 4, 5 dan 6, SDN Magersari 1 dan 2, SMPN 7 dan 9, serta TK Negeri Magersari dan Prajurit Kulon.

Amin Wachid - Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto mengatakan, faktor paling dominan yakni tanah tempat berdirinya sekolah itu berasal dari cawisan. Sehingga masih menjadi sengketa dengan para ahli waris tanah.

"Ada juga karena faktor masih atas nama SD kompleks sehingga harus dipecah sertifikatnya, menunggu pelepasan dari Perumnas, serta masih sengketa dengan Perumnas," kata Amin.

Karena belum menjadi aset Pemkot Mojokerto, kata Amin, maka anggaran rehab sedang dan berat tak bisa disalurkan ke 23 sekolah tersebut. Teramsuk perbaikan ruang perpustakaan SDN Prajurit Kulon 1 yang hingga kini tidak bisa dilakukan, karena terbentur persoalan status kepemilikan lahan.

"Kami tugaskan para kepala sekolah untuk komunikasi dengan lurahnya, supaya mencari solusinya," jelasnya. (gk/and)