Kamis, 27/09/2018
Januari - September 2018, Puluhan PNS di Mojokerto Ajukan Cerai
MAJA mojokerto | Kasus perceraian di Mojokerto ternyata masih banyak. Tidak hanya masyarakat pada umumnya, juga dialami oleh kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dari informasi yang dihimpun Maja FM, selama Januari - September 2018 tercatat, sebanyak 46 PNS di Mojokerto mengajukan permintaan cerai. Dari jumlah tersebut, 10 diantaranya penduduk Kota Mojokerto dan 36 orang penduduk Kabupaten Mojokerto. Kasusnya didominasi cerai gugat atau diajukan istri.

Sofyan Zefri - Humas Pengadilan Agama (PA) Mojokerto mengatakan, prosedur pengajuan cerai dari pihak PNS berbeda dengan non PNS. Mereka harus mendapatkan ijin atasan, karena harus memenuhi syarat administratif dari lembaga dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Peraturan Perkawinan dan Izin Perceraian bagi PNS.

“Jika tidak, mereka akan menerima sanksi administratif. Entah itu mulai dari pemecatan, pemberhentian tidak hormat ataupun penurunan jabatan. Banyak sanksinya sesuai dengan instansi”, terangnya.

Kata Sofyan, Pengadilan Agama tidak memudahkan dalam hal pengabulan permintaan cerai dari PNS. Prinsip di PA dalam hal perceraian adalah mempersulit,sehingga akan mempertimbangkan segala hal yang terjadi secara terperinci.

“Umpamanya, dalam kasu pengajuan cerai ada celah atau potensi untuk rukun, itu yang kita angkat. Sehingga kita tolak perceraiannya”, katanya.

Sofyan juga mengatakan, untuk menekan angka perceraian PNS, salah satunya melalui pembinaan dari atasan. “Aada pembinaan dari atasan, sehingga atasan juga punya andil di situ”, pungkasnya. (gk/and)


Foto : Ilustrasi Perceraian